Pihak berwenang Filipina mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka tidak akan melakukan penangkapan terhadap seorang legislator yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena dugaan keterlibatannya dalam perang narkoba yang dilancarkan oleh mantan presiden Rodrigo Duterte. Keputusan ini menandai berakhirnya ketegangan panjang di Senat.
Senator Ronald Dela Rosa, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala kepolisian dan merupakan tangan kanan Duterte dalam operasi penanganan narkoba yang berdarah, saat ini akan diperlakukan seolah-olah berada dalam tahanan Senat. Direktur Biro Investigasi Nasional (NBI), Melvin Matibag, menyatakan hal ini kepada para wartawan setelah Dela Rosa mengambil perlindungan di gedung legislatif.
“Kami menghormati bahwa mereka adalah cabang pemerintahan yang setara,” ungkap Matibag setelah Senat menolak permintaan untuk menangkap Dela Rosa, yang lebih dikenal dengan julukan ‘Bato’.
Matibag juga menambahkan, “Kami berharap jika Senator Bato perlu memberikan jawaban atas apa pun yang diharuskan secara hukum… Senat akan siap untuk menghadirkan Senator Bato.” Keputusan Senat untuk tidak mengizinkan penangkapan ini menciptakan situasi yang tegang, bahkan sebelum keputusan tersebut, Senat telah berada dalam keadaan ‘lockdown’.
Para petugas keamanan terlihat mengelilingi gerbang gedung dengan kawat berduri serta polisi anti-huru hara, mengindikasikan bahwa situasi sudah sangat tegang. Di luar, sekitar 50 orang pengunjuk rasa berteriak, “NBI pulang!” kepada petugas yang datang untuk menangkap Dela Rosa. Sejak bulan November, Dela Rosa belum terlihat di depan publik.
Konteks dari situasi ini sangat relevan bagi masyarakat Indonesia, mengingat perang melawan narkoba menjadi isu global yang kompleks dan sering menimbulkan kontroversi. Perang narkoba di Filipina telah memicu banyak kritik internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia, dan situasi ini bisa menjadi cermin bagi kebijakan serupa di negara lain, termasuk Indonesia. Dengan meningkatnya perhatian terhadap masalah narkoba, tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah serta legislator dapat berdampak luas terhadap persepsi publik dan hubungan internasional.
