Upaya Uni Eropa untuk melarang pemasok asal Cina dari infrastruktur kritis melalui RUU Keamanan Siber yang baru diusulkan diperkirakan akan menelan biaya hingga €367,8 miliar (sekitar US$431,4 miliar) selama lima tahun ke depan, menurut sebuah studi terbaru.
Liu Jiandong, ketua CCCEU, dalam laporan yang dirilis pada hari Rabu, menyatakan, “Mengacu pada sifat saling keterhubungan rantai nilai digital di Eropa, tekanan biaya yang dihasilkan akan dirasakan di seluruh ekonomi, dengan usaha kecil dan menengah serta pengguna akhir kemungkinan besar akan mengalami sensitivitas yang lebih tinggi.”
Studi ini memperkirakan bahwa kerugian tahunan akibat kebijakan ini akan mencapai €39,1 miliar pada tahun 2026 dan akan memuncak di angka €93 miliar pada tahun 2028, sebelum stabil di angka €91 miliar untuk tahun 2029 dan €89,6 miliar untuk tahun 2030.
Di luar biaya perangkat keras langsung, laporan tersebut juga memprediksi kerugian sosial sebesar €102,1 miliar, di mana €88,3 miliar di antaranya disebabkan oleh keterlambatan dalam digitalisasi dan transisi hijau. Kerugian sosial ini juga mencakup €3,3 miliar untuk bantuan pengangguran, yang dianggap memiliki bobot kebijakan signifikan meskipun angkanya lebih kecil dibandingkan kategori lainnya.
Latar belakang keputusan ini berkaitan dengan kekhawatiran keamanan yang semakin meningkat di Eropa terkait ketergantungan pada teknologi dan produk dari Cina. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, langkah ini dianggap penting untuk melindungi infrastruktur kritis dan menjaga kedaulatan teknologi Eropa. Namun, dampaknya terhadap ekonomi bisa sangat besar, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Melihat konteks Indonesia, langkah Uni Eropa ini bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, mengenai pentingnya mempertimbangkan keamanan siber dalam kebijakan teknologi. Ketergantungan pada pemasok asing, terutama dari negara-negara yang memiliki hubungan geopolitik yang rumit, bisa membawa risiko yang sama. Dalam upaya untuk mengembangkan infrastruktur digital yang aman dan berkelanjutan, Indonesia juga perlu memperhatikan diversifikasi pemasok dan penguatan industri lokal.
