Anggota parlemen Israel pada hari Senin menyetujui undang-undang yang membentuk pengadilan khusus untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman mati kepada warga Palestina yang terbukti terlibat dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 2023, yang memicu perang di Gaza. Keputusan ini disetujui dengan suara 93-0 di Knesset, yang memiliki 120 kursi, menunjukkan dukungan luas untuk menghukum mereka yang dianggap bertanggung jawab atas serangan paling mematikan dalam sejarah Israel. Sementara itu, 27 anggota parlemen lainnya tidak hadir atau memilih untuk abstain.
Namun, langkah ini mendapat kritik tajam dari berbagai kelompok hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut mempermudah penerapan hukuman mati dan menghapus prosedur yang menjamin hak atas peradilan yang adil. Para terdakwa diperbolehkan untuk mengajukan banding, tetapi proses banding tersebut harus didengar oleh pengadilan banding khusus yang terpisah, bukan oleh pengadilan banding biasa.
Undang-undang ini memberikan wewenang kepada panel hakim untuk menjatuhkan hukuman mati dengan suara mayoritas. Selain itu, persidangan akan dilakukan di ruang sidang di Yerusalem yang disiarkan langsung, yang mengundang perbandingan dengan pengadilan Adolf Eichmann, penjahat perang Nazi, yang diadakan pada tahun 1962 dan disiarkan secara langsung di televisi. Eichmann dihukum gantung, menjadi eksekusi terakhir yang dilakukan di Israel, meskipun secara teknis, hukuman mati tetap ada dalam hukum untuk tindak pidana genosida, spionase selama masa perang, dan beberapa pelanggaran terorisme.
Pihak yang menentang undang-undang ini juga menyatakan bahwa siaran langsung proses persidangan sebelum adanya penetapan bersalah berpotensi menjadikan peradilan sebagai tontonan publik. Mereka mempertanyakan keandalan bukti yang mungkin diajukan, mengingat bukti tersebut bisa saja diperoleh melalui metode interogasi yang keras.
Konteks keputusan ini sangat relevan, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mengikuti dinamika konflik Israel-Palestina. Pengadilan dan hukuman terhadap pelaku serangan sering kali menjadi sorotan internasional, dan keputusan ini dapat mempengaruhi pandangan dunia terhadap Israel serta hak asasi manusia di wilayah tersebut.
